AUDIENSI PENGUATAN TUGAS KEMENKO KUMHAM DAN IMIPAS SERTA KOORDINASI IPH DI KANTOR GUBERNUR KALBAR
PONTIANAK — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Barat menghadiri kegiatan audiensi terkait sosialisasi tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan serta sinkronisasi dan koordinasi capaian Indeks Pembangunan Hukum (IPH) Tahun 2024, yang dilaksanakan pada Rabu, (29/04/2026) di Kantor Gubernur Kalimantan Barat.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung agenda pembangunan nasional di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan. Selain itu, forum ini juga menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antar kementerian/lembaga agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan terarah.
Dalam pertemuan tersebut, IPH disampaikan sebagai instrumen penting dalam mengukur kualitas pembangunan hukum secara menyeluruh melalui berbagai indikator yang mencerminkan kondisi hukum di daerah. Hal ini menjadi dasar dalam proses evaluasi serta perumusan kebijakan yang lebih terpadu dan berkelanjutan.
Keikutsertaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Barat dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan, termasuk dalam mendukung penguatan pembimbingan kemasyarakatan serta peningkatan layanan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antar instansi, sehingga capaian pembangunan hukum di Kalimantan Barat dapat terus ditingkatkan secara optimal.
