Arsip Bulanan: April 2026

Pontianak — Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan melaksanakan kunjungan kerja ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Kalimantan Barat pada Rabu, 29 April 2026. Kunjungan tersebut meliputi Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pontianak dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan koordinasi, pemantauan, serta evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan di daerah. Selain itu, kunjungan ini juga bertujuan untuk memastikan pelayanan pemasyarakatan berjalan sesuai dengan ketentuan serta mendukung agenda pembangunan nasional di bidang hukum.
Dalam pelaksanaannya, Sekretaris Kemenko Kumham Imipas meninjau langsung kondisi sarana dan prasarana, pelayanan terhadap warga binaan, serta pelaksanaan program pembinaan di masing-masing UPT. Peninjauan ini menjadi langkah penting dalam melihat secara langsung dinamika dan kebutuhan di lapangan, sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan pemasyarakatan.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Barat turut mendampingi kegiatan tersebut sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Melalui kunjungan ini, diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta mendorong peningkatan kualitas kinerja UPT pemasyarakatan di Kalimantan Barat agar semakin optimal dalam memberikan pelayanan dan pembinaan kepada warga binaan.

PONTIANAK — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Barat menghadiri kegiatan audiensi terkait sosialisasi tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan serta sinkronisasi dan koordinasi capaian Indeks Pembangunan Hukum (IPH) Tahun 2024, yang dilaksanakan pada Rabu, (29/04/2026) di Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung agenda pembangunan nasional di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan. Selain itu, forum ini juga menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antar kementerian/lembaga agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan terarah.

Dalam pertemuan tersebut, IPH disampaikan sebagai instrumen penting dalam mengukur kualitas pembangunan hukum secara menyeluruh melalui berbagai indikator yang mencerminkan kondisi hukum di daerah. Hal ini menjadi dasar dalam proses evaluasi serta perumusan kebijakan yang lebih terpadu dan berkelanjutan.

Keikutsertaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Barat dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan, termasuk dalam mendukung penguatan pembimbingan kemasyarakatan serta peningkatan layanan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antar instansi, sehingga capaian pembangunan hukum di Kalimantan Barat dapat terus ditingkatkan secara optimal.

PONTIANAK — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Barat menghadiri kegiatan Penguatan Tugas dan Fungsi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Sinkronisasi dan Koordinasi Capaian Indeks Pembangunan Hukum yang diselenggarakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum, pada Selasa, (28/04).
Kehadiran jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Barat dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap upaya penguatan sinergi antar kementerian/lembaga, khususnya dalam mendukung agenda pembangunan nasional di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Barat, Jayanta, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas layanan pemasyarakatan, meskipun masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia, khususnya pada jabatan Pembimbing Kemasyarakatan (PK).
“Di Kalimantan Barat saat ini terdapat tiga Balai Pemasyarakatan, yaitu Bapas Pontianak, Bapas Sambas, dan Bapas Sintang. Dengan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan sebanyak 51 orang, tentu ini masih sangat kurang. Namun demikian, kami tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan pelaksanaan tugas di lapangan,” ujar Jayanta.

Lebih lanjut, Jayanta juga menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, terkait rencana penambahan Balai Pemasyarakatan baru di Kalimantan Barat.
“Kami telah mengusulkan penambahan empat Balai Pemasyarakatan baru, yaitu Bapas Putussibau, Bapas Sanggau, Bapas Landak, dan Bapas Ketapang. Saat ini, baru Bapas Ketapang yang telah mendapatkan tanggapan, dan kami terus melakukan koordinasi dengan kepala daerah terkait lainnya,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa kebutuhan akan penambahan sumber daya manusia Pembimbing Kemasyarakatan menjadi hal yang mendesak, seiring dengan meningkatnya peran pemasyarakatan, terutama dalam pelaksanaan kebijakan berbasis keadilan restoratif.
“Kami juga telah mengusulkan penambahan tenaga Pembimbing Kemasyarakatan dalam jumlah yang signifikan. Hal ini penting mengingat peran pemasyarakatan saat ini tidak hanya pada pembinaan, tetapi juga dalam proses pembimbingan kemasyarakatan, termasuk pendampingan dalam Restorative Justice hingga tahap pengawasan,” tambah Jayanta.
Dalam kegiatan tersebut, turut dibahas mengenai pentingnya Indeks Pembangunan Hukum (IPH) sebagai instrumen strategis dalam mengukur kualitas pembangunan hukum. IPH menjadi dasar dalam pelaksanaan evaluasi serta perumusan kebijakan yang lebih terarah dan terintegrasi, dengan lima pilar utama yaitu budaya hukum, materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, serta informasi dan komunikasi hukum.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Barat menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dan meningkatkan kualitas kinerja, guna mendukung tercapainya pembangunan hukum yang optimal, meskipun di tengah berbagai keterbatasan yang ada.

PONTIANAK – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Barat mengikuti kegiatan Tasyakuran Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-62 yang dilaksanakan secara nasional. Kegiatan tersebut dipusatkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Pontianak dan diikuti oleh seluruh jajaran pemasyarakatan Kalimantan Barat pada Senin (27/04/2026).
Pelaksanaan tasyakuran berlangsung dengan khidmat dan penuh makna sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan panjang pemasyarakatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Seluruh jajaran mengikuti kegiatan secara tertib, mencerminkan semangat kebersamaan dan komitmen dalam memperkuat nilai-nilai pemasyarakatan yang profesional dan berintegritas.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, menyampaikan pesan mendalam mengenai pentingnya ketulusan dan kerja nyata dalam menjalankan tugas.
“Ketulusan tidak perlu panggung, dan kerja nyata tidak perlu pengakuan. Yang terpenting adalah dampak yang dirasakan oleh masyarakat dari apa yang kita lakukan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa perjalanan 62 tahun pemasyarakatan merupakan hasil dari kontribusi seluruh insan pemasyarakatan dalam membangun sistem yang lebih baik.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh jajaran untuk terus menjaga komitmen dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Selamat Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62. Semoga kita terus tumbuh menjadi institusi yang bersih dari narkoba dan mampu memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tutupnya.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, turut dilaksanakan pemberian piagam penghargaan kepada mitra kerja sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan, di antaranya kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat dan PT. Ciomas Adisatwa.
Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada petugas berprestasi, yakni FX Budianto, serta petugas berjasa, Wiren, atas dedikasi dan kontribusi dalam menjalankan tugas.
Tidak hanya itu, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pemberian bantuan berupa gerobak usaha kepada keluarga warga binaan sebagai bentuk dukungan terhadap pemberdayaan ekonomi dan reintegrasi sosial.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semangat Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 dapat semakin memperkuat komitmen seluruh jajaran dalam meningkatkan kinerja, menjaga integritas, serta menghadirkan pelayanan yang berdampak positif bagi masyarakat.

PUTUSSIBAU – Pergantian kepemimpinan kembali berlangsung di lingkungan pemasyarakatan melalui kegiatan Serah Terima Jabatan (Sertijab) dan pisah sambut Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Putussibau pada Jumat (25/04). Jabatan Kepala Rutan secara resmi diserahterimakan dari Dani Ilham Hidayat, A.Md.IP., S.H., kepada Syahrinaldi, A.Md.IP., S.H., M.H., dalam suasana khidmat dan penuh makna.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Kalimantan Barat, Nasirul Hakim, A.Md.IP., S.H., M.H., yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Barat.

Dalam sambutannya, Nasirul Hakim menyampaikan bahwa rotasi jabatan merupakan bagian dari proses penguatan organisasi yang harus dimaknai secara positif oleh seluruh jajaran.

“Pergantian kepemimpinan ini adalah bentuk kepercayaan organisasi yang harus dijawab dengan kinerja nyata. Saya berharap semangat kerja, disiplin, dan tanggung jawab seluruh jajaran dapat terus ditingkatkan untuk mendukung terciptanya pemasyarakatan yang profesional,” ujarnya.

Ia juga memberikan apresiasi kepada pejabat lama atas pengabdian yang telah diberikan selama bertugas di Rutan Kelas IIB Putussibau.

“Dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan menjadi bagian penting dalam perjalanan organisasi. Hal-hal baik yang telah dibangun hendaknya dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan,” tambahnya.

Kepada pejabat yang baru, ia menekankan pentingnya kepemimpinan yang adaptif dan mampu merangkul seluruh jajaran.

“Pimpinan yang baru diharapkan mampu menjadi penggerak bagi seluruh pegawai, membangun suasana kerja yang kondusif, serta memperkuat koordinasi baik di dalam maupun di luar satuan kerja,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Rutan lama, Dani Ilham Hidayat, menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan dan kebersamaan selama menjalankan tugas.

“Saya sangat mengapresiasi seluruh jajaran atas kerja sama yang telah terjalin. Semoga ke depan Rutan Putussibau semakin maju dan terus memberikan pelayanan yang terbaik,” ungkapnya.

Di sisi lain, Kepala Rutan yang baru, Syahrinaldi, menyampaikan kesiapan dan komitmennya dalam mengemban amanah yang diberikan.

“Saya siap melanjutkan program yang telah berjalan serta melakukan penguatan di berbagai aspek. Dukungan dari seluruh jajaran menjadi kunci agar kita dapat mencapai hasil yang lebih optimal,” ujarnya.

Kegiatan Sertijab dan pisah sambut ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat soliditas, meningkatkan profesionalisme, serta menghadirkan pelayanan pemasyarakatan yang semakin berkualitas bagi masyarakat.