Pontianak – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Barat, Jayanta, mendampingi Inspektur Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia, Dr. Farid Junaedi, dalam kegiatan Penguatan Hak Asasi Manusia bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak, Selasa (7/7). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat implementasi nilai-nilai hak asasi manusia di lingkungan pemasyarakatan, sekaligus memastikan bahwa setiap warga binaan memperoleh perlindungan hak secara adil, bermartabat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam kesempatan tersebut, Dr. Farid Junaedi menyampaikan bahwa pemenuhan hak asasi manusia merupakan prinsip fundamental yang harus diwujudkan dalam seluruh proses penyelenggaraan pemasyarakatan. Meskipun sedang menjalani pidana, warga binaan tetap memiliki hak-hak dasar yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Kalimantan Barat, Jayanta, menegaskan bahwa Kanwil Ditjenpas Kalbar berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Menurutnya, pelayanan pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak-hak warga binaan, mulai dari hak memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, pembinaan kepribadian dan kemandirian, hingga hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi tanpa diskriminasi.
“Penguatan hak asasi manusia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Kami terus mendorong seluruh Unit Pelaksana Teknis di Kalimantan Barat agar memberikan pelayanan yang profesional, humanis, dan berlandaskan penghormatan terhadap martabat setiap warga binaan,” ujar Jayanta. Kegiatan berlangsung secara interaktif dengan sesi dialog antara Inspektur Jenderal Kementerian HAM dan warga binaan.
Pontianak – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Barat menunjukkan komitmennya dalam mendukung penyelenggaraan demokrasi yang berkualitas dengan menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Semester I Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat di Aula KPU Provinsi Kalimantan Barat, Senin (6/7). Dalam kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Kalimantan Barat diwakili oleh Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha, Bistok Oloan Situngkir. Kehadiran Kanwil Ditjenpas Kalbar merupakan bentuk dukungan terhadap sinergi antarinstansi dalam mewujudkan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Rapat pleno terbuka ini dilaksanakan sebagai amanat Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang mengatur pelaksanaan rekapitulasi data pemilih secara berkala setiap enam bulan oleh KPU Provinsi. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas daftar pemilih sebagai landasan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, transparan, dan berintegritas. Melalui forum tersebut, KPU Provinsi Kalimantan Barat memaparkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Semester I Tahun 2026 sekaligus menerima masukan dari berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan validitas data pemilih di Kalimantan Barat. Bagi Kanwil Ditjenpas Kalimantan Barat, keikutsertaan dalam rapat pleno ini memiliki arti strategis, khususnya dalam mendukung pemutakhiran data pemilih yang berkaitan dengan warga binaan pemasyarakatan yang memiliki hak pilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Koordinasi yang baik antara KPU dan jajaran pemasyarakatan diharapkan mampu memastikan setiap warga negara yang memenuhi syarat tetap memperoleh hak konstitusionalnya dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Kanwil Ditjenpas Kalimantan Barat berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan KPU!
Pontianak – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kalimantan Barat turut berpartisipasi dalam kegiatan Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia (HAM) yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian HAM dengan wilayah kerja Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, bertempat di Universitas Tanjungpura Pontianak, Senin (6/7). Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa, perwakilan instansi pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya, termasuk Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Kalbar beserta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Kota Pontianak. Mewakili Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Kalimantan Barat, hadir Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Bistok Oloan Situngkir.
Penguatan kapasitas HAM tersebut menghadirkan narasumber Dr. Farid Junaedi, Inspektur Jenderal Kementerian HAM Republik Indonesia, yang menyampaikan materi mengenai pentingnya penguatan pemahaman dan implementasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kegiatan ini menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antarinstansi sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Keikutsertaan Kanwil Ditjenpas Kalimantan Barat dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada penghormatan terhadap hak asasi manusia. Nilai-nilai HAM menjadi landasan penting dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan, baik dalam pembinaan warga binaan, pelayanan kepada masyarakat, maupun pemenuhan hak-hak warga binaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui kegiatan ini, Kanwil Ditjenpas Kalimantan Barat berharap seluruh jajaran pemasyarakatan semakin memperkuat pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip HAM dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Dengan demikian, penyelenggaraan pemasyarakatan dapat terus berjalan secara profesional, humanis, akuntabel, serta mampu mewujudkan layanan pemasyarakatan yang menjunjung tinggi martabat manusia dan mendukung terwujudnya sistem peradilan pidana yang berkeadilan.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Barat menerima kunjungan koordinasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat yang dipimpin oleh Suryadi dalam rangka memperkuat sinergi dan menyatukan langkah strategis menjelang penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2029. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi ini menjadi momentum penting bagi kedua institusi untuk memastikan terpenuhinya hak konstitusional Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai warga negara yang memiliki hak pilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam diskusi tersebut, KPU Provinsi Kalimantan Barat menegaskan pentingnya proses pendataan pemilih yang akurat, mutakhir, dan berkelanjutan, mengingat dinamika jumlah penghuni Lapas dan Rutan yang dapat berubah sewaktu-waktu.
Kakanwil Ditjenpas Kalimantan Barat juga menyampaikan,” Untuk data-data warga binaan kami memiliki lengkap, data-data tersebut ada dalam SDP (Sistem Database Pemasyarakatan), selalu ter-update pegawai kami selalu menyelesaikan input data di hari itu juga, apabila proses input data belum selesai itu pegawai belum pulang, dulu pernah ada kasus napi nakal itu, lapas dibakar hilang sudah datanya, tapi sekarang sudah terpusat data tidak akan hilang”.
Di sisi lain berbagai permasalahan juga dibahas seperti permasalahan KTP sebab beberapa WBP mungkin saja berasal dari daerah luar dan membutuhkan prosedur khusus. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang intensif antara penyelenggara pemilu dan jajaran pemasyarakatan agar setiap WBP yang memenuhi persyaratan dapat terakomodasi dalam daftar pemilih secara tepat, sehingga tidak kehilangan haknya untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi nasional. Menanggapi hal tersebut, jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Barat menyampaikan komitmen penuh untuk mendukung seluruh tahapan persiapan Pemilu 2029, mulai dari penyediaan data yang valid, fasilitasi kebutuhan teknis penyelenggaraan pemungutan suara di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, hingga pengamanan pelaksanaan kegiatan agar berlangsung aman, tertib, lancar, dan kondusif.
Sinergi yang terbangun ini mencerminkan komitmen bersama dalam menghadirkan penyelenggaraan pemilu yang inklusif, demokratis, transparan, dan berintegritas, sekaligus menjadi bukti nyata bahwa proses pembinaan di lingkungan pemasyarakatan tidak menghilangkan hak-hak dasar warga binaan sebagai warga negara Indonesia. Melalui koordinasi yang berkesinambungan antara KPU Provinsi Kalimantan Barat dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Barat, diharapkan seluruh tahapan Pemilu Tahun 2029 dapat berjalan secara optimal, memberikan kepastian hukum, menjunjung tinggi prinsip keadilan, serta memastikan tidak ada satu pun warga negara yang kehilangan hak politiknya, termasuk mereka yang sedang menjalani masa pidana di Lapas maupun Rutan.
Pontianak, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Barat menyelenggarakan Ujian Kompetensi (Ukom) bagi pegawai yang diproyeksikan untuk menduduki Jabatan Pengawas (Eselon V) di lingkungan wilayah kerja Kanwil Ditjenpas Kalimantan Barat, Rabu (1/7).
Pelaksanaan Ujian Kompetensi ini diikuti oleh 18 orang peserta yang berasal dari berbagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Kalimantan Barat. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan sistem manajemen talenta dan pengisian jabatan yang mengedepankan prinsip profesionalisme, objektivitas, serta berbasis kompetensi.
Ujian Kompetensi dilaksanakan dalam dua tahapan. Tahap pertama berupa Computer Assisted Test (CAT) yang diselenggarakan di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kalimantan Barat. Melalui metode CAT, kemampuan peserta diuji secara objektif dan transparan sesuai standar yang telah ditetapkan.
Selanjutnya, peserta mengikuti tahapan wawancara yang dilaksanakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Barat. Pada sesi ini, tim penguji menggali kompetensi manajerial, kepemimpinan, integritas, kemampuan komunikasi, serta pemahaman peserta terhadap tugas dan fungsi jabatan yang akan diemban.
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjenpas Kalimantan Barat, Bistok Oloan Situngkir, menyampaikan bahwa pelaksanaan Ujian Kompetensi ini merupakan langkah strategis dalam memastikan pejabat yang akan mengisi Jabatan Eselon V benar-benar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
“Ujian kompetensi ini bukan sekadar proses seleksi, tetapi merupakan upaya untuk memastikan bahwa setiap pejabat yang nantinya dipercaya menduduki Jabatan Eselon V memiliki kapasitas, integritas, dan kompetensi yang memadai. Kami ingin menghadirkan proses yang objektif, transparan, dan akuntabel sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang profesional serta mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan pemasyarakatan di Kalimantan Barat,” ujar Bistok.
Melalui pelaksanaan Ujian Kompetensi ini, Kanwil Ditjenpas Kalimantan Barat berharap dapat menjaring calon pejabat yang memiliki kualitas terbaik, berintegritas tinggi, serta mampu menjawab tantangan organisasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang semakin optimal.
Pontianak – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kalimantan Barat menggelar Upacara Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke-33 Tahun 2026 di Lapangan Kantor Wilayah Ditjenpas Kalimantan Barat, Senin (29/6). Mengusung tema “Ayah Wajib Hadir”, peringatan ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun keluarga yang tangguh sebagai fondasi lahirnya generasi Indonesia yang berkualitas.
Upacara dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Kalimantan Barat, Jayanta, yang bertindak sebagai inspektur upacara. Pada kesempatan tersebut, Jayanta membacakan sambutan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Dalam sambutan tersebut disampaikan bahwa keluarga merupakan fondasi utama pembangunan bangsa. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kualitas keluarga yang mampu melahirkan generasi yang sehat, berkarakter, dan memiliki ketahanan mental yang kuat.
Menteri menegaskan bahwa pembangunan keluarga harus bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu kesehatan, pendidikan karakter, dan ketahanan mental. Ketiga aspek tersebut menjadi kunci dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan siap menghadapi tantangan masa depan.
Lebih lanjut, pemerintah terus berkomitmen menghadirkan berbagai kebijakan yang berpihak kepada keluarga, mulai dari penguatan jaring pengaman sosial hingga peningkatan akses terhadap layanan dasar. Namun demikian, keberhasilan pembangunan keluarga tidak dapat dilepaskan dari peran orang tua, khususnya ayah, dalam memberikan pengasuhan, teladan, dan pendampingan kepada anak-anaknya.
Dalam sambutan tersebut juga ditekankan bahwa tidak ada artinya pertumbuhan ekonomi yang tinggi maupun pembangunan infrastruktur yang megah apabila generasi penerus bangsa tumbuh dengan kondisi moral yang lemah dan ketahanan mental yang rapuh. Oleh sebab itu, kehadiran ayah dalam kehidupan keluarga menjadi bagian penting dalam membentuk karakter anak serta menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan berkualitas.
Melalui peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 ini, Kanwil Ditjenpas Kalimantan Barat menegaskan komitmennya untuk mendukung pembangunan keluarga sebagai fondasi terciptanya sumber daya manusia yang unggul. Semangat “Ayah Wajib Hadir” diharapkan menjadi pengingat bahwa keluarga merupakan lingkungan pertama dalam membentuk karakter, menanamkan nilai-nilai kehidupan, serta mempersiapkan generasi emas Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
Sintang – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Barat, Jayanta, memberikan pengarahan kepada jajaran pejabat struktural Lapas Kelas IIB Sintang pada Jumat (26/6). Kegiatan yang berlangsung di Aula Lapas Sintang tersebut bertujuan memperkuat komitmen seluruh jajaran dalam mendukung pelaksanaan program prioritas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Dalam arahannya, Jayanta menekankan pentingnya seluruh pejabat struktural untuk senantiasa berpedoman pada kebijakan pimpinan, khususnya melaksanakan 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta 21 Arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan sebagai landasan dalam menjalankan tugas dan fungsi pemasyarakatan.
“Kita harus memastikan seluruh program yang menjadi prioritas kementerian dapat dilaksanakan dengan baik. Laksanakan setiap tugas dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan tetap berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan serta keamanan di lingkungan pemasyarakatan,” tegas Jayanta.
Selain itu, Kakanwil juga mengingatkan pentingnya menjaga soliditas organisasi. Ia meminta seluruh pejabat struktural untuk tetap tegak lurus terhadap setiap kebijakan pimpinan, termasuk mendukung penuh arahan Kepala Lapas Kelas IIB Sintang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Menurutnya, kekompakan, komunikasi yang baik, serta kerja sama antarseluruh jajaran menjadi faktor penting dalam mewujudkan organisasi yang profesional, akuntabel, dan mampu menghadapi berbagai tantangan pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
Sementara itu, Kepala Lapas Kelas IIB Sintang, Rizal Fuadi, menyampaikan apresiasi atas arahan yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran Lapas Sintang siap melaksanakan setiap arahan dan kebijakan yang telah disampaikan sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kinerja organisasi.
Melalui kegiatan pengarahan ini, diharapkan seluruh jajaran Lapas Kelas IIB Sintang semakin solid dalam menjalankan tugas, sejalan dengan kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan yang aman, tertib, humanis, dan berintegritas.
Kakanwil Ditjenpas Kalbar Pimpin Razia Insidentil di Lapas Sintang, Tegaskan Komitmen Berantas Narkoba dan Penipuan Sintang – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Barat, Jayanta, didampingi Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan, Nasihul Hakim, memimpin pelaksanaan razia insidentil di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sintang, Kamis (25/06). Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam upaya memberantas peredaran narkoba serta praktik penipuan dengan berbagai modus di dalam Lapas dan Rumah Tahanan Negara. Razia dilakukan secara menyeluruh dengan menyasar kamar hunian A2, A4, dan B1.
Petugas melakukan pemeriksaan secara teliti guna memastikan tidak terdapat barang-barang terlarang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan.
Dalam arahannya, Jayanta menegaskan bahwa kegiatan razia merupakan bentuk komitmen nyata jajaran pemasyarakatan dalam mendukung program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya mewujudkan lingkungan lapas yang bersih dari narkoba, telepon genggam ilegal, serta berbagai pelanggaran lainnya. “Razia ini merupakan upaya deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban serta bentuk komitmen kami dalam mewujudkan lapas yang bersih dari handphone, pungutan liar, dan narkoba. Kegiatan ini akan terus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan,” tegas Jayanta. Tidak hanya melakukan pengawasan, Kakanwil juga menyempatkan diri berinteraksi langsung dengan warga binaan. Dalam dialog tersebut, Jayanta mengajak seluruh warga binaan untuk mengikuti program pembinaan dengan baik, menjaga ketertiban, serta memanfaatkan masa pembinaan sebagai sarana memperbaiki diri dan mempersiapkan kehidupan yang lebih baik setelah bebas nanti. Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan, Nasihul Hakim, menyampaikan bahwa pelaksanaan razia merupakan langkah preventif yang harus terus dilakukan untuk meminimalisir potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan. “Dengan pelaksanaan razia secara rutin maupun insidentil, diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat komitmen seluruh jajaran dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lapas,” ujar Nasihul Hakim.
Dari hasil pelaksanaan razia, petugas berhasil mengamankan satu unit telepon genggam serta sejumlah barang yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Seluruh barang temuan telah diamankan untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui kegiatan ini, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Barat menegaskan komitmennya dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan bebas dari peredaran narkoba serta praktik-praktik ilegal lainnya. Diharapkan seluruh jajaran Lapas Sintang terus meningkatkan pengawasan, memperkuat integritas, dan menjalankan tugas secara profesional guna mendukung keberhasilan Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Pontianak – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Barat (Kanwil Ditjenpas Kalbar) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional melalui optimalisasi pemanfaatan lahan produktif di lingkungan Pemasyarakatan. Komitmen tersebut diwujudkan dengan mengikuti Focus Group Discussion (FGD) bertema “Pemanfaatan Lahan Idle untuk Mendukung Ketahanan Pangan” yang diselenggarakan secara virtual melalui Zoom Meeting, Selasa (23/6).
Kegiatan yang diikuti oleh seluruh jajaran Pemasyarakatan ini menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat sinergi, serta merumuskan langkah konkret dalam mengelola lahan yang belum termanfaatkan secara optimal agar dapat memberikan nilai manfaat yang lebih besar bagi organisasi, masyarakat, dan Warga Binaan.
Bagi Kanwil Ditjenpas Kalbar, keikutsertaan dalam FGD ini merupakan bagian dari upaya penguatan arah kebijakan dalam mengoptimalkan aset dan potensi yang dimiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan. Pemanfaatan lahan produktif tidak hanya diarahkan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional, tetapi juga menjadi sarana pembinaan kemandirian yang mampu membekali Warga Binaan dengan keterampilan kerja dan jiwa produktif.
Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Kalimantan Barat, Jayanta, menyampaikan bahwa hasil FGD akan menjadi landasan dalam menyusun strategi implementasi yang lebih terarah dan berkelanjutan di seluruh UPT Pemasyarakatan di Kalimantan Barat.
“Pemanfaatan lahan produktif merupakan salah satu langkah strategis yang memiliki manfaat ganda. Selain mendukung ketahanan pangan nasional, program ini juga menjadi media pembinaan yang efektif bagi Warga Binaan untuk mengembangkan keterampilan dan meningkatkan kemandirian. Oleh karena itu, hasil dari FGD ini akan kami tindak lanjuti secara konkret melalui berbagai program yang sesuai dengan potensi masing-masing UPT,” ujar Jayanta.
Dalam kesempatan tersebut, Jayanta juga memberikan apresiasi kepada Lapas Kelas IIA Pontianak yang telah menunjukkan keberhasilan dalam mendukung program ketahanan pangan melalui pengembangan peternakan ayam secara intensif.
Menurutnya, keberhasilan Lapas Pontianak dalam memasok lebih dari 50 persen kebutuhan daging ayam untuk konsumsi internal menjadi bukti nyata bahwa program pembinaan kemandirian berbasis pemanfaatan lahan produktif mampu memberikan manfaat yang konkret dan berkelanjutan.
“Capaian yang diraih Lapas Pontianak patut menjadi contoh bagi UPT lainnya. Melalui pengelolaan peternakan yang baik dan berkelanjutan, kebutuhan pangan internal dapat dipenuhi secara mandiri sekaligus memberikan bekal keterampilan bagi Warga Binaan. Ini merupakan bukti bahwa Pemasyarakatan mampu berkontribusi nyata dalam mendukung ketahanan pangan nasional,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dalam arahannya menegaskan bahwa keberhasilan program ketahanan pangan memerlukan dukungan dan keterlibatan aktif seluruh jajaran Pemasyarakatan. Ia menilai program tersebut tidak hanya berdampak pada aspek pembinaan, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan.
“Program ketahanan pangan ini hanya dapat terwujud apabila mendapat dukungan dari seluruh jajaran. Selain menjadi sarana pembinaan bagi Warga Binaan, hasilnya juga memiliki nilai ekonomi yang dapat dikembangkan,” tegas Agus Andrianto.
FGD juga menghadirkan Dr. Alfindra Primaldhi dari Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang memaparkan hasil kajian mengenai implementasi program ketahanan pangan di lingkungan Pemasyarakatan. Dalam paparannya, ia menjelaskan berbagai potensi yang dapat dikembangkan sekaligus tantangan yang perlu diantisipasi agar program berjalan efektif dan berkelanjutan.
Selain itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. H. Dudung Abdurachman turut memberikan pandangan mengenai pentingnya keberanian dalam mengambil keputusan dan melakukan terobosan untuk mengoptimalkan lahan idle yang tersedia. Menurutnya, pemanfaatan lahan secara produktif harus menjadi gerakan bersama yang dilaksanakan secara konsisten guna mendukung ketahanan pangan nasional.
Melalui keikutsertaan dalam FGD ini, Kanwil Ditjenpas Kalbar menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menjadi peserta, tetapi juga menjadi bagian aktif dalam implementasi program di lapangan. Hasil-hasil yang diperoleh dari forum tersebut akan ditindaklanjuti melalui perencanaan dan penguatan program pembinaan kemandirian berbasis pemanfaatan lahan produktif di seluruh UPT Pemasyarakatan di Kalimantan Barat.
Dengan berbagai potensi lahan yang dimiliki, serta keberhasilan yang telah ditunjukkan oleh Lapas Kelas IIA Pontianak, Kanwil Ditjenpas Kalbar optimistis program ketahanan pangan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas. Langkah ini sekaligus menjadi wujud nyata transformasi Pemasyarakatan yang tidak hanya fokus pada pembinaan, tetapi juga mampu berkontribusi dalam mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan sumber daya manusia, dan pembangunan nasional.
Pontianak – Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan dan produktivitas pegawai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Barat bekerja sama dengan Puskesmas Kampung Bangka melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi seluruh pegawai, bertempat di lingkungan Kantor Wilayah Ditjenpas Kalbar, Kamis (18/06).
Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kanwil Ditjenpas Kalbar dalam mendukung program promotif dan preventif kesehatan bagi aparatur sipil negara, sehingga setiap pegawai dapat mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini dan memperoleh penanganan yang tepat apabila ditemukan faktor risiko penyakit.
Berbagai layanan kesehatan diberikan dalam kegiatan tersebut, meliputi pengukuran tinggi badan (TB), berat badan (BB), lingkar perut (LP), tekanan darah, pemeriksaan laboratorium sederhana, pemeriksaan kesehatan gigi, skrining kesehatan jiwa, pemeriksaan IVA bagi wanita usia subur, serta sejumlah pemeriksaan penunjang lainnya.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Barat, Jayanta, menyampaikan bahwa kesehatan pegawai merupakan aset penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
“Kami menyambut baik pelaksanaan cek kesehatan gratis ini sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan seluruh pegawai. Dengan kondisi kesehatan yang terpantau dan terjaga, pegawai dapat bekerja secara optimal, produktif, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Jayanta.
Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjenpas Kalbar, Bistok O. Situngkir, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya membangun budaya hidup sehat di lingkungan kerja.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin mendorong kesadaran seluruh pegawai akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala. Pencegahan dan deteksi dini merupakan langkah terbaik untuk menjaga kualitas hidup dan kinerja pegawai,” ungkapnya.
Tri Mulyanti perawat dari Puskesmas Kampung Bangka yang terlibat dalam kegiatan tersebut mengapresiasi antusiasme para pegawai dalam mengikuti pemeriksaan kesehatan.
“Kami melihat partisipasi pegawai sangat baik. Kesadaran untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin sangat penting karena dapat membantu mendeteksi berbagai risiko penyakit sejak dini sehingga penanganannya bisa lebih cepat dan efektif,” jelasnya.
Kegiatan berlangsung dengan tertib dan lancar serta mendapat sambutan positif dari para pegawai yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengetahui kondisi kesehatannya secara menyeluruh.
Melalui sinergi antara Kanwil Ditjenpas Kalbar dan Puskesmas Kampung Bangka ini, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing guna mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.
